BANDAR LAMPUNG, 25 November 2025 – Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung memberikan perhatian serius terhadap tunggakan pembayaran Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) dari Pemerintah Kota yang kini mencapai total Rp 2,7 miliar.
Sorotan ini muncul usai Ketua Komisi IV, Asroni Paslah, memimpin hearing bersama 31 kepala puskesmas se-Kota Bandarlampung pada Sabtu (22/11/2025). Pertemuan tersebut awalnya difokuskan pada realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan penggunaan Dana BLUD tahun 2025.
Pendapatan Puskesmas Anjlok Akibat P2KM Macet
Para kepala puskesmas melaporkan tren negatif pada pendapatan Dana BLUD mereka, yang bersumber dari layanan BPJS, kapitasi BPJS, P2KM, dan layanan umum non-BPJS. Sejumlah puskesmas gagal mencapai target pendapatan maupun belanja sepanjang tahun berjalan.
Asroni mengungkapkan bahwa keluhan utama yang muncul adalah macetnya pencairan dana P2KM sepanjang tahun 2025 oleh Pemkot Bandar Lampung.
“Banyak puskesmas menyampaikan pendapatan mereka tidak tercapai karena anggaran P2KM yang seharusnya dibayarkan sepanjang 2025 masih macet. Total yang belum dibayar sekitar Rp2,7 miliar,” tutur Asroni.
Tunggakan ini, yang berkisar antara Rp50 juta hingga lebih dari Rp100 juta per puskesmas, sangat krusial karena P2KM merupakan sumber pendapatan penting untuk mendukung kegiatan promotif dan preventif di tingkat primer. Mandeknya pencairan berisiko menghambat program dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Desakan Evaluasi Anggaran 2026
Komisi IV juga menyoroti skema anggaran jaminan kesehatan yang diajukan Pemkot untuk tahun 2026. Dari total alokasi sekitar Rp50 miliar:
Hanya Rp25 miliar yang dialokasikan untuk P2KM.
Sisanya Rp25 miliar diarahkan untuk pembayaran iuran BPJS masyarakat kategori PBPU dan PPU.
Asroni Paslah menegaskan bahwa kebutuhan dana untuk menyelesaikan tunggakan P2KM tahun sebelumnya saja diperkirakan mencapai Rp15–20 miliar.
“Kalau anggaran P2KM tidak ditambah, 2026 akan kembali terhutang. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Komisi IV mendesak Pemkot agar segera mengevaluasi skala prioritas anggaran demi memastikan pelayanan kesehatan primer tidak terus dibebani persoalan tunggakan yang berulang dari tahun ke tahun.
Post a Comment