BANDAR LAMPUNG — Sidang Paripurna Tahap II DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Jumat, 17 Juli 2026, dipastikan tidak dihadiri langsung oleh pucuk pimpinan eksekutif.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memilih untuk turun ke lapangan guna meninjau langsung penanganan reaksi cepat perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi.
Diwakilkan Sekda dan Unsur Forkopimda
Meski bertepatan dengan agenda krusial penyerahan catatan kritis dari legislatif, Gubernur Mirza menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, DR. Marindo Kurniawan, untuk memimpin jajaran eksekutif di Gedung DPRD Lampung. Kehadiran Sekda didampingi oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung.
Langkah percepatan pembahasan ini dilakukan DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar bersama jajaran Wakil Ketua—Ismet Roni, Maulidah Zauroh, dan Naldi Rinara S. Rizal—setelah sehari sebelumnya (16/7/2026) menerima nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dari Wagub Jihan Nurlela.
Postur Keuangan APBD 2025: Realisasi Pendapatan Capai 86,70 Persen
Dalam nota pengantar yang diserahkan sebelumnya, Pemprov Lampung mencatatkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,713 triliun atau 86,70 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp7,743 triliun.
Sementara dari sisi pengeluaran, realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp6,685 triliun atau 85,57 persen dari total plafon anggaran Rp7,813 triliun.
Ringkasan Postur Realisasi APBD Lampung TA 2025:
Realisasi Pendapatan: Rp6,713 Triliun (86,70% dari target Rp7,743 T)
Realisasi Belanja & Transfer: Rp6,685 Triliun (85,57% dari anggaran Rp7,813 T)
Penerimaan Pembiayaan (SiLPA 2024): Rp69,897 Miliar
SiLPA Tahun Anggaran 2025: Rp98,278 Miliar
Pemprov Lampung mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp98,278 miliar yang akan dialokasikan kembali sebagai struktur pembiayaan pada APBD Murni TA 2026.
Eksekutif Akui Lemah, Komitmen Buka Diri terhadap Catatan Fraksi
Wagub Jihan Nurlela secara terbuka mengakui masih terdapat berbagai kelemahan dan ketimpangan dalam efektivitas pengelolaan fiskal daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Pihaknya menyatakan terbuka terhadap saran serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD guna perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
"Kami menyadari masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan aspek tata kelola keuangan ini dapat kita sempurnakan demi kemajuan Provinsi Lampung," ujar Jihan dalam nota pengantarnya.
Pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam Paripurna ini akan menjadi bahan acuan utama bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Raperda pertanggungjawaban akhir.
Post a Comment