BANDAR LAMPUNG, 25 November 2025 – Kebijakan pemberian hibah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kepada sejumlah universitas kembali menjadi sorotan tajam di DPRD Kota. DPRD menilai hibah tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas dan mengabaikan prioritas pendidikan wajib.
Kritik ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, dalam agenda reses di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Selasa (25/11/2025).
Kritik Prioritas Anggaran
Asroni menegaskan bahwa tanggung jawab Pemkot berada pada pengelolaan pendidikan tingkat PAUD, SD, dan SMP. Sementara alokasi dana yang besar untuk perguruan tinggi dianggap tidak tepat sasaran.
“Banyak sekali Universitas Negeri yang dibantu Pemkot. Pertanyaannya, apa urgensinya? Seharusnya fokus pada pendidikan yang menjadi kewenangan kita,” tegas Asroni.
Ia menyoroti bahwa masih banyak Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam kondisi kurang layak, dengan ruang kelas dan atap bangunan yang membutuhkan perbaikan mendesak.
“Daripada puluhan miliar digelontorkan untuk universitas, alangkah baiknya digunakan untuk memperbaiki sekolah yang masih banyak kekurangan,” kritiknya.
Tindak Lanjut: Penghapusan Uang Komite dan Skema BOSDA
Selain kritik hibah, Asroni juga mendesak Pemkot untuk segera menghapus pungutan Komite Sekolah bagi SMP pada tahun 2026.
Asroni menjelaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat yang diterima SMP (sekitar Rp1,3 juta per tahun per siswa) masih di bawah kebutuhan operasional ideal (diperkirakan Rp2 juta). Selisih ini selama ini ditutupi komite.
"Sumbangan komite seharusnya berlandaskan keikhlasan orang tua, bukan kewajiban yang membebani,” jelasnya.
Untuk menggantikan dana komite, Pemkot didesak menyiapkan skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Mulyadi Syukri, membenarkan bahwa kebijakan ini sudah disepakati dan anggarannya telah dihitung bersama DPRD.
“Memang uang komite sudah dihapuskan. Tahun depan Pemkot menyiapkan BOSDA sebagai gantinya,” kata Mulyadi.
DPRD berharap dengan kebijakan baru ini, alokasi anggaran pendidikan Pemkot Bandar Lampung ke depan dapat lebih tepat sasaran.
Post a Comment